Leasing Syariah Hak Sewa Guna Usaha

Leasing Syariah Hak Sewa Guna Usaha

Leasing syariah hak sewa guna usaha: Selamat bertemu dalam topik pembahasan leasing syariah hak sewa guna usaha, yang telah kami rangkum dalam sebuah tulisan untuk tujuan pembelajaran yang lebih memadai. Semoga dengan topik pembahasan leasing syariah hak sewa guna usaha ini dapat menambah wawasan pembaca dan membawa banyak mamfaat, berikut ini pembahasannya.  Sewa guna usaha atau yang disebut secara umum leasing, pada awalnya di kenal di Amerika Serikat pada tahun 1877. Kegiatan leasing pertama sekali dikenalkan di Indonesia pada tahun 1974 yang berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ilmu ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan leasing adalah Ijarah (al ijarah). 

Pengertian Leasing Syari’ah
 

Secara umum leasing artinya
equipment funding yaitu: pembiayaan peralatan/barang modal untuk
digunakan pada proses produksi suatu perusahaan baik secara langsung
maupun tidak langsung. Leasing berasal dari kata lease yang berarti menyewa, dalam syariah dikenal sebagai Al Ijarah, Al Ijarah berasal dari kata al
ajru yang berarti al ‘iwadhu (ganti).

Pengertian Berdasar Mazhab:


Mazhab Syafi’i: 
Suatu transaksi terhadap suatu manfaat yang
dituju secara tertentu bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan
imbalan tertentu.
• Mazhab Hambali dan Maliki: 

Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan
• Mazhab Hanafi: 

Transaksi suatu manfaat dengan imbalan.

Leasing syariah hak sewa guna usaha, pada pasal 1 surat keputusan bersama 3 mentri keuangan,
mentri perdagangan, dan mentri perindustrian. NO. KEP-122/MK/IV/2/1974,
dan No 30/Kpb/I/1974 7 februari 1974, menyebutkan bahwa leasing itu
adalah: setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan
barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk satu
jangka waktu secara berkala, disertai dengan hak pilih (optie) bagi
perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan
atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilali sisa yang
telah disepakati bersama.

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak
guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui
pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas
barang. Dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 233 Firman Allah:

“…..dan
jika Kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan”.

Sewa guna usaha syari’ah adalah kegiatan pembiayaan
dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan
hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa selama
jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran dimana
menggunakan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. 

Sewa guna
usaha syari’ah tersebut diatur di dalam:

· Peraturan Ketua Badan
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan
Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
·
Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor
Per-04/BL/2007 tentang Akad-akad Yang Digunakan Dalam Kegiatan
Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syari’ah.
·
Surat Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor
B-323/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007 tentang Pernyataan
DSN-MUI atas Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
 
Leasing syariah hak sewa guna usaha, dasar
hukum yang dipakai dalam sewa guna usaha syari’ah berbeda dengan
dasar hukum yang dipakai dalam sewa guna usaha konvensional, karena sewa
guna usaha konvensional diatur di dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing). Sewa guna
usaha konvensional menganut asas-asas yang berlaku di dalam KUHPerdata. Kiblatnya
Sewa guna
usaha konvensional
adalah hukum Eropa Kontinental, seperti asas kebebasan
berkontrak. Sedangkan sewa guna usaha syari’ah menganut asas-asas yang
kiblatnya kepada Al-Qur’an dan Al-Hadits. 

Leasing syariah hak sewa guna usaha, adapun asas-asas dalam Hukum
Perdata Islam yang digunakan di dalam sewa guna usaha syari’ah yaitu:

1. Asas kebolehan.
2. Asas kebebasan dan kesukarelawan.
3. Asas pembawa manfaat dan menolak mudharat.
4. Asas kebajikan atau kebaikan.
5. Asas adil dan seimbang.
6. Asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain.
7. Asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa.
8. Asas mengatur dan memberi petunjuk.
9. Asas kebebasan berusaha.
10. Asas beritikad baik dan di lindungi.
11. Asas mendahulukan kewajiban daripada hak.

Dasar Hukum Leasing Syari’ah

1. Al-Qur’an
 
Apakah
mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu? Kami telah menentukan antara
mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah
meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat,
agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhan-Mu
lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS.43:32)
 

Dan jika
kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu
kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan. (QS.2:233)

2. Hadist

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.”
“berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

“Allah
Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat (kelak) Aku
akan menjadi musuh mereka: (pertama) seorang laki-laki yang mengucapkan
sumpah karena Aku kemudian ia curang, (kedua) seorang laki-laki yang
menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya, dan (ketiga) seorang
laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakan
tugas dengan sempurna, namun ia tidak memberinya upahnya.”

“Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu obyek”

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

  • Fatwa DSN No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang IJARAH (Berisi tentang
    Rukun dan Syarat Ijarah, Ketentuan Objek Ijarah, Kewajiban LKS dan
    Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah).
     
  • Fatwa DSN No:
    27/DSN-MUI/III/2002 tentang AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AL-TAMLIK (Berisi
    tentang Rukun dan Syarat akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik, Ketentuan,
    dan Hal-hal yang dilakukan jika terjadi perselisihan).

Leasing syariah hak sewa guna usaha, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing merupakan komponen terkait dalam terjadinya leasing hak sewa guna usaha.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

a. Lessor.
Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk memperoleh barang-barang modal.
b. Lessee
Nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan
c. Supplier
Pedagang
yang menyediakan barang yang akan dileasing sesuai perjanjian antara
lessors dengan lessee dan dalam hal ini supplier juga dapat bertindak
sebagai lessor.
d. Asuransi
Merupakan perusahaan yang
akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee.
Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi
sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan
perjanjian terhadap barang yang dileasingkan.

Macam-macam kegiatan leasing syariah/ ijarah

1.
Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma’jur (obyek sewa)
dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang
disewakannya. Ijarah Muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa
antara pemilik obyek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas
obyek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik obyek
sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.
2. Perpindahan hak milik obyek sewa kepada penyewa dalam ijarahmuntahiyah bit tamlik dapat dilakukan dengan:
a. Hibah
b. Penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa
c. Penjualan pada akhir masa sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad
d. Penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.
3.
Pemilik obyek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas
ijarah untuk menghindari risiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis
obyek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. 

Jenis Akad Ijarah

Berdasarkan Objek yang Disewakan
 
Leasing syariah hak sewa guna usaha, berdasarkan objek yang disewakan ijarah dapat dibagi 2, yaitu :
1. Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian dan sebagainya.
2. Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseoramg.

Berdasarkan Exposure Draft PSAK 107

Berdasarkan Exposure Draft 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3, yaitu: 
1. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu aset atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah atau sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas aset itu sendiri.
2. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) merupakan ijarah dengan wa’ad (janji) dari pemberi sewa berupa perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu (ED PSAK 107). Perpindahan kepemilikan suatu aset yang disewakan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah yang muntahiyah bit tamlik dapat dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan objek ijarahtelah diserahkan kembali kepada pemberi sewa. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan akan dibuat akad baru, terpisah dari akad ijarah sebelumnya.
3. Rukun Ijarah

Rukun ijarah ada tiga macam, yaitu: 
1. Pelaku yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa/lessor/mu’jjir dan penyewa/pengguna jasa/lessee/musta’jir.
2. Objek akad ijarah berupa : manfaat aset/ma’jurdan pembayaran sewa; atau manfaat jasa dan pembayaran upah.
3. Ijab Kabul/serah terima.
4. Perbedaan Ijarah (Leasing syariah) dengan Leasing -konvensional

Keterangan

Ijarah (Leasing Syariah)

Leasing -Konvensional

1

Objek

Manfaat barang dan jasa

Manfaat barang saja.

2

Metode Pembayaran

Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang/jasa yang disewa

Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa

3

Perpindahan Kepemilikan

a.    Ijarah

Tidak ada perpindahan kepemilikan.

b.    IMBT

Janji untuk menjual/ menghibahkan di awal akad.

a.       Sewa Guna Operasi:

Tidak ada transfer kepemilikan.

b.       Sewa Guna dengan Opsi: Memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa.

4

Jenis Leasing Lainnya

a.       Lease Purchase

Tidak dibolehkan karena akadnya gharar, yakni antara sewa dan beli.

b.       Sale and Lease Back

Diperbolehkan

a.       Lease Purchase

Dibolehkan

b.       Sale and Lease Back

Dibolehkan

Leasing syariah hak sewa guna usaha, tabel di atas memberikan ikhtisar perbedaan dan kesamaan antara ijarah dan Leasing. Sedikitnya ada empat aspek yang dapat dicermati, yakni : objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikannya, dan jenis leasing.

1. Objek

Dalam Ijarah, objek yang disewakan dapat berupa aset maupun jasa/tenaga kerja. Ijarah bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat dari aset disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja/ jasa disebut upah-mengupah (ujrah). Dalam leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa aset saja, dengan kata lain terbatas pada pemanfaatan aset.

2. Metode Pembayaran
Dalam Ijarah, metode pembayaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa (contingent to performance) dan ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja yang disewa (not contingent to performance). Contohnya: Akad ijarah yang pembayarannya tidak tergantung pada kinerja objek yang diswakan adalah gaji dan upah. Sedangkan contoh akad ijarah yang pembayarannya tergantung pada kinerja objek yang disewa disebut ju’alah atau success fee (misalnya bagi siapa yang menemukan handphone yang hilang akan diberi uang sebesar Rp 500.000).

3. Perpindahan Kepemilikan
Pada dasarnya akad ijarah sama seperti operating lease, yakni yang dipindahkan adalah manfaat dari aset yang disewakan. Untuk jenis akad ijarah muntahiya bit tamlik (IMBT), kepemilikan aset tetap pada pemberi sewa dan si penyewa mengambil manfaat/ menggunakan aset tersebut. Namun pemberi sewa di awal akad berjanji (wa’ad) kepada pihak penyewa, bahwa ia akan melepaskan kepemilikan atas aset yang disewakan kepada penyewa. Pengalihan hak milik atas aset yang bersangkutan dapat dilakukan dengan menjual atau dengan menghibahkannya. Atas pemindahan kepemilikan tersebut akan dibuatkan akad secara terpisah.

Sementara dalam leasing jenis leasing tergantung dari sisi pemberi sewa dan penyewa. Dari sisi pemberi sewa, secara umum dikenal 4 jenis leasing, yaitu: financial lease, sale type lease, operating lease dan capital lease.

Dalam financial lease (sisi lessor) atau capital lease (sisi lessee) adalah merupakan bentuk transfer sebagian besar risiko dan keuntungan kepemilikan yang mengikat pada lessee, periode jangka panjang, dan lessee akan menanggung semua perbaikan dan pada akhir periode memiliki hak untuk membeli karena risiko barang ditanggung olehnya. Dalam operating lease, hak kepemilikan berada pada pemilik aset, yang dialihkan hanya manfaat dari aset tersebut, dengan demikian akad ijarah atau IMBT merupakan operating lease karena yang ditransfer hanya manfaat dari objek ijarah sedang kepemilikannya tetap pada pemberi sewa.

Berdasarkan definisi tersebut maka syariah tidak menghalalkan capital/financial lease karena memiliki akad yang tidak jelas (gharar) antara beli atau sewa, sedangkan untuk operating lease dibolehkan karena bentuknya seperti sewa-menyewa.

4. Jenis Leasing Lainnya

a. Purchase Lease adalah suatu bentuk lease yang menggabungkan antara hak beli dan leasimg sekaligus. Dalam syariah, akad lease-purchase ini diharamkan karena adanya two in one (dua akad sekaligus atau shafqatain fi shafaqah). Ini menyebabkan gharar dalam akad, yakni ada ketidak jelasan akad: apakah yang berlaku akad sewa atau akad beli.

b. Sale and Lease Back (al bai’tsumma’iadatul ijarah) adalah suatu bentuk lease di mana penjual menjual barang kepada pembeli kemudian pembeli menyewakan kembali kepada penjual. Alasan dilakukannya transaksi tersebut bisa saja si pemilik aset membutuhkan uang sementara ia masih memerlukan manfaat dari aset itu.

5. Perlakuan Akuntansi

A. Akuntansi untuk Pemberi Sewa (Mu’jir)

1. Biaya Perolehan, untuk objek ijarah baik aset berwujud maupun tidak berwujud, diakui saat objek ijarah diperoleh sebesar biaya perolehan. Aset tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
a. Kemungkinan besar perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut, dan

b. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal.
 


Jurnalnya adalah: 
Aset Ijarah              xxxxxx
       Kas/Utang                      x
xxxxx

2. Penyusutan, jika aset ijarah tersebut dapat disusutkan/diamortisasi maka penyusutan atau amortisasinya diperlakukan sama untuk aset sejenis selama umur manfaatnya (umur ekonomisnya). Jika aset ijarah untuk akad jenis IMBT maka masa manfaat yang digunakan untuk menghitung penyusutan adalah periode akad IMBT.

Jurnalnya adalah: 
Biaya Penyusutan    xxxxxx 
       Akumulasi Penyusutan  xxxxxx
 

3. Pendapatan Sewa, diakuai pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa pada akhir periode pelaporan. Jika manfaat telah diserahkan tapi perusahaan belum menerima uang, maka akan diakui sebagai piutang pendapatan sewa dan diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Jurnalnya adalah: 
Kas/Piutang Sewa   xxxxxx 
       Pendapatan Sewa            xxxxxx
 

4. Biaya Perbaikan Objek Ijarah, adalah tanggungan pemilik, tetapi pengeluarannya dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik.

a. Jika perbaikan rutin yang dilakukan oleh penyewa dengan persetujuan pemilik maka diakui sebagai beban pemilik pada saat terjadinya.

Jurnalnya adalah: 
Biaya Perbaikan        xxxxxx 
       Utang                                   xxxxxx
 

b. Jika perbaikan tidak rutin atas objek ijarah yang dilakukan oleh penyewa diakui pada saat terjadinya.

Jurnalnya adalah: 
Biaya Perbaikan          xxxxxx 
       Kas/Utang/Perlengkapan  xxxxxx
 

c. Dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan secara bertahap, biaya perbaikan objek ijarah yang dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas objek ijarah.

Jurnalnya adalah: 
Biaya Perbaikan             xxxxxx 
Kas/Utang/Perlengkapan          xxxxxx
 

5. Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa bukan disebabkan tindakan/kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar.

Jurnalnya adalah: 
Beban pengembalian kelebihan penerimaan sewa xxxxxx 
        Kas/Utang kepada penyewa                                               xxxxxx

6. Perpindahan Kepemilikan Objek Ijarah dalam Ijarah Muntahiya bit Tamlik dapat dilakukan dengan cara:

a. Hibah, maka jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai beban.

Jurnalnya adalah: 
Beban Ijarah                    xxxxxx 
Akumulasi Penyusutan  xxxxxx
         Aset Ijarah
                             xxxxxx
 

b. Penjualan sebelum berakhirnya masa, sebesar sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah diakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnalnya adalah: 
Kas/Piutang                      xxxxxx 
Akumulasi Penyusutan   xxxxxx 
Kerugian                            xxxxxx
          Keuntungan
                           xxxxxx 
          Aset Ijarah                              xxxxxx
 

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

c. Penjualan setelah selesai masa akad, maka selisih antara harga jual dan jumlah tercatat objek ijarah dakui sebagai keuntungan atau kerugian.

Jurnalnya adalah: 
Kas                                      xxxxxx 
Kerugian                            xxxxxx
Akumulasi Penyusutan  
xxxxxx 
       Keuntungan                                 xxxxxx 
       Aset Ijarah                                    xxxxxx

*jika nilai buku lebih besar dari harga jual
**jika nilai buku lebih kecil dari harga jual

d. Jika penyewa berjanji untuk membeli tetapi kemudian membatalkan, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku dan dibebankan kepada penyewa /lessor:

Jurnalnya adalah: 
Piutang kepada penyewa xxxxxx 
        Akumulasi penyusutan aset ijarah xxxxxx
 

e. Jika penyewa tidak berjanji untuk membeli dan kemudian memutuskan untuk tidak membeli, dan nilai wajar obyek sewa lebih rendah dari nilai buku maka penurunan nilai buku tersebut diakui sebagai kerugian:

Jurnalnya adalah: 
Beban penyusutan aset ijarah xxxxxx 
Akumulasi penyusutan aset ijarah        xxxxxx
 

B. Leasing syariah hak sewa guna usaha
Akuntansi untuk Pemberi Penyewa (Musta’jir) 

1. Beban Sewa, diakui selama masa akad pada saat manfaat atas aset telah diterima.

Jurnalnya adalah: 
Beban Sewa                          xxxxxx 
       Kas/Utang                                     xxxxxx
 

Untuk pengakuan sewa diukur sebesar jumlah yang harus dibayar atas manfaat yang telah diterima.

2. Biaya Pemeliharaan Objek Ijarah, yang disepakati dalam akad menjadi tanggungan penyewa diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Sedangkan dalam ijarah muntahiya bit tamlik melalui penjualan objek ijarah secara bertahap, biaya pemeliharaan objek ijarah yang menjadi beban penyewa akan meningkat sejalan dengan peningkatan kepemilikan objek ijarah.

Jurnalnya adalah: 
Beban Pemeliharaan Ijarah xxxxxx 
       Kas/Utang/Perlengkapan             xxxxxx
 

Jurnal pencatatan atas biaya pemeliharaan yang menjadi tanggungan pemberi sewa tapi dibayarkan terlebih dahulu oleh penyewa.

Jurnalnya adalah: 
Piutang                              xxxxxx 
       Kas/Utang/Perlengkapan               xxxxxx
 

3. Apabila dalam masa sewa diketahui terjadi penurunan kualitas objek sewa yang bukan disebabkan tindakan/kelalaian penyewa yang mengakibatkan jumlah cicilan yang telah diterima lebih besar dari nilai sewa yang wajar.

Jurnalnya adalah: 

Kas/Piutang lessor          xxxxxx 
       Pendapatan kelebihan pembayaran sewa  xxxxxx
 

4. Perpindahan kepemilikan, dalam ijarah muntahiya bit tamlik dapat dilakukan dengan cara:

a. Hibah, maka penyewa mengakui aset dan keuntungan sebesar nilai wajar objek ijarah yang diterima.

Jurnalnya adalah: 
Aset Nonkas (Eks Ijarah) xxxxxx
        Keuntungan                                           xxxxxx
 

b. Pembelian sebelum masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran sisa cicilan sewa atau jumlah yang disepakati.

Jurnalnya adalah: 
Aset Nonkas (Eks Ijarah) xxxxxx 
       Kas                                                              xxxxxx

c. Pembelian setelah masa akad berakhir, maka penyewa mengakui aset sebesar pembayaran yang disepakati.

Jurnalnya adalah: 
Aset Nonkas (Eks Ijarah) xxxxxx          
       Kas                                                               xxxxxx
 

d. Pembelian objek ijarah secara bertahap, maka penyewa mengakui aset sebesar biaya perolehan objek ijarah yang diterima.
 

Jurnalnya adalah:
Aset Nonkas (Eks Ijarah)
xxxxxx
       Kas                                                                xxxxxx
       Utang                                                            xxx
xxx
 

Contoh soal leasing syariah hak sewa guna usaha

Transaksi (dalam ribuan rupiah)

Pemberi Sewa (Lessor)

Penyewa (Lessee)

Tgl. 2 Januari 2007 Pemberi sewa dan penyewa menandatangani akad ijarah atas mobil selama 3 tahun. Disepakati bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan sebesar Rp 12.500.

Pemberi sewa membeli mobil yang disewakan sebesar Rp 150.000 dari PT. B

Saat pembelian asset dari PT.B :

Aset Ijarah    Rp 150.000

        Kas                      Rp 150.000

Saat menerima pendapatan dari penyewa:

Kas               Rp   12.500

     Pendapatan Sewa      Rp 12.500

Beban Sewa     Rp 12.500

         Kas                   Rp 12.500

Setiap penerimaan pendapatan sewa pada awal bulan

Kas               Rp   12.500

     Pendapatan Sewa      Rp 12.500

Beban Sewa     Rp 12.500

         Kas                   Rp 12.500

Pada akhir dilakukan alokasi untuk beban depresiasi selama 5 tahun sesuai manfaat mobil dengan metode garis lurus.

Beban Penyusutan  Rp   12.500

     Akm. Penyusutan      Rp 12.500

Penyajianpada akhir tahun pertama untuk asset ijarah

Asset Ijarah                  Rp 150.000

Akm. Penyusutan         Rp   30.000

                                     Rp 120.000

Pada saat akhir kontrak asset ijarah dikembalikan kepada pemberi sewa, sehingga dibuatkan ayat jurnal reklasifikasi.

Asset Nonkas

(Eks Ijarah)          Rp 150.000

        Aset Ijarah          Rp 150.000


 
Demikian pembahasan artikel mengenai leasing syariah hak sewa guna usaha, semoga dengan pemahaman artikel ini anda semakin memahami tentang akuntansi untuk leasing syariah hak sewa guna usaha. Terimakasih atas kunjungannya di blog ini, sampai ketemu di topik pembahasan yang berbeda dan semoga bermamfaat.



Source link

Categories Belajar

Leave a Comment