Pengertian Akuntansi Pemerintahan – Akuntansi

Pengertian akuntansi pemerintahan – Topik pembahasan kita saat ini adalah pengertian akuntansi pemerintahan, tujuan pembahasan ini adalah untuk pembelajaran akuntansi yang lebih memadai agar pembaca lebih memahami pengertian akuntansi pemerintahan, berikut ini pembahasannya. Salah satu kebijakan pemerintah Indonesia adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dalam pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

 

Pengertian akuntansi pemerintah
 
Pengertian akuntansi pemerintah (Govermental accounting) adalah yang berhubungan dengan pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi di lembaga-lembaga pemerintah. Ketentuan
mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16
undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. 

Baca juga: Pengertian depresiasi dan contoh soal.

 

Pengertian Akuntansi Pemerintahan

Karakteristik Akuntansi Pemerintah:
 

1. Pemerintah tidak berorientasi laba sehingga didalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba (income statement) dan treatment akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan. Anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah karena menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.
3. Didalam akuntansi pemerintah dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana. Volume transaksi dari setiap jenis dana dalam akuntansi pemerintah sangat banyak sehingga perlu dibentuk satu dana tersendiri.
4. Akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal seperti untuk membangun gedung dan mengadakan kendaraan dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
5. Akuntansi pemerintah bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
6. Akuntansi pemerintah tidak mengenal perkiraan modal dan laba ditahan di neraca.

Akuntansi Pendapatan Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan, pendapatan diakui pada saat diterima pada kas umum daerah. Dengan demikian apabila terdapat perbedaan yang dipungut oleh atau disetor kepada bendahara penerimaan atau pemegang kas belum diakui sebagai pendapatan. Uang tersebut diperlakukan sebagai pendapatan yang ditangguhkan. Dokumen untuk pengakuan pendapatan ini antara lain berupa surat tanda setoran, nota kredit, dan bukti penerimaan lainnya yang dianggap sah.


Berikut contoh akuntansi untuk penerimaan pendapatan pajak: 



Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Kas di Kas Daerah

xxx

Pendapatan Pajak

xxx

(Buku pembantu sesuai dengan jenis pajak)


Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya setelah dikompensasikan dengan pengeluaran.

Contoh:
Pemda K memberikan kuasa kepada Pt. Alam Raya melakukan pemungutan pajak bahan bakar dengan upah pungut sebesar 2% dari jumlah penerimaan. Bulan Mei 2006 jumlah penerimaan pajak bahan bakar Rp 100 juta, dengan upah pungut dipotong langsung sebesar Rp 2 juta.

Jurnal untuk kejadian keuangan tersebut adalah: 




Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Kas di Kas Daerah

Rp 100 jt

Pendapatan Pajak

Rp 100 jt

(Buku pembantu: Pajak Bahan Bakar)

Belanja Barang

Kas di Kas daerah

Rp 2 jt

Rp 2 jt

(Untuk mencatat upah pungut)

               
Terdapat pendapatan yang berasal dari penjualan asset tetap atau lainnya perlu ada jurnal pendamping untuk mengakui penurunan asset yang bersangkutan, jurnal pendamping ini disebut jurnal kololari.

Contoh: 


Diterima hasil penjualan kendaraan bermotor sebesar Rp 10 juta dan harga perolehan kendaraan tersebut Rp 20 juta. 

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Kas di Kas Daerah

Rp 10 jt

Pendapatan lain-lain PAD

Rp 10 jt

(Untuk mencatat hasil penjualan kendaraan)

Diinventasikan dalam asset tetap

Peralatan dan mesin

Rp 20jt

Rp 20 jt

(Untuk mencatat mesin yang dijual)

               
Apabila terdapat pengembalian pendapatan, maka harus dianalisis terlebih dahulu sifat pengembalian tersebut. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. 

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Pendapatan Pajak

Rp 200 jt

Kas di kas daerah

Rp 200 jt

(Buku pembantu pajak X)


Jurnal untuk pengembalian pendapatan pada tahun 2005 tersebut adalah: 

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Pendapatan Retribusi

Rp 200 jt

Kas di kas daerah

Rp 200 jt

Akuntansi Belanja Pemerintahan

Pengertian akuntansi pemerintahan, dalam manajemen anggaran pada prinsipnya belanja baru dapat dibayarkan setelah barang atau jasa yang dibeli diterima pemerintah. Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung atau melalui dana kas kecil yang diberikan kepada bendahara.

1. Pembayaran langsung

Pengertian akuntansi pemerintahan, pembayaran yang diberikan langsung kepada yang berhak jika jumlah, peruntukan, dan penerimanya sudah pasti. Dokumen sumber untuk bukti pembayaran ini adalah SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung.
Baca juga: Kertas kerja pemeriksaan audit internal perusahaan.

Contoh:
Pembayaran gaji pegawai bulan Agustus 2007 dengan SP2D LS sebesar Rp 100 juta. Dari jumlah tersebut terdapat potongan PPh, Akses, Taspen, dan Taperum sebesar Rp 6 juta.

Jurnal untuk pembayaran gaji pegawai tersebut adalah:

Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Belanja Pegawai

Kas di kas daerah

(untuk mencatat belanja pegawai)

Rp 50 jt

Rp 50 jt

Kas di kas daerah

Penerimaan PFK

Rp 6 jt

Rp 6 jt

             
Apabila terdapat belanja untuk perolehan asset tetap atau asset lainnya, maka pada saat terjadi pembayaran tidak hanya dilakukan pencatatan belanja tetapi sekaligus perolehan assetnya. Pencatatan asset tetap yang diperoleh dapat dilakukan dengan mengunakan jurnal pendamping yang dikenal dengan jurnal kololari.

Contoh: 


Dibeli mesin fotokopi seharga Rp 25 juta dari PT Abadi Jaya dan sudah dibayar langsung dengan SP2D LS pada tanggal 2 Agustus 2007.

Jurnal pencatatan pemebelian fotokopi tersebut adalah:



Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Belanja Modal-Peralatan & mesin

Kas di kas daerah

(untuk mencatat belanja modal)

Rp 25 jt

Rp 25 jt

Peralatan dan Mesin

Diinventasikan dalam Asset Tetap

(untuk mencatat perolehan mesin fotokopi)

Rp 25 jt

Rp 25 jt

 

2. Pembayaran Melalui Dana Kas Kecil

Pengertian akuntansi pemerintahan, pada saat dana kas kecil diberikan kepada bendahara pengeluaran atau pemegang kas, dipemerintahan disebut uang persediaan, belum membebani belanja.

Contoh:
Diberikan uang persediaan sebesar Rp 10 juta kepada saudari Astuti bendahara pengeluaran. Jurnal untuk mencatat pemberian uang persediaan tersebut adalah:  



Tanggal

Uraian

Ref

Debet

Kredit

Kas di kas bendahara pengeluaran

Kas di kas daerah

Rp 10 jt

(mencatat pemberian uang muka kerja)

Rp 10 jt


Pada saat dibelanjakan oleh bendahara pengeluaran belum diakui sebagai belanja, dan pada saat dipertanggungjawabkan barulah diakui sebagai belanja. 

Baca juga: Analisis risiko operasional bisnis perusahaan.

Demikian pembahasan artikel mengenai pengertian akuntansi pemerintahan, semoga dengan pemahaman artikel ini anda semakin memahami tentang akuntansi untuk pengertian akuntansi pemerintahan. Terimakasih atas kunjungannya di blog pelajaran akuntansi dan semoga bermamfaat.

Source link

Categories Belajar

Leave a Comment